Galeri

Tirani Sebuah Rezim Pembohongan Pak Beye

Pada artikel ini, saya kembali membahas tentang antropologi politik, yaitu menyoroti sebuah rezim yang mengatasnamakan rakyat, namun terselip banyak kebohongan didalamnya. Rezim Pak Beye, ya.. sebuah sistem pemerintahan yang telah hampir berjalan 7 tahun. Dengan sistem politik pencitraan yang ia kembangkan, ia banyak sekali membuat manipulasi statistik tentang perkembangan perekonomian dan perpolitikan di Indonesia. Salah satu contoh nyata adalah fakta yang anvalid tentang kemiskinan yang telah berkurang di negeri ini.

Selain dari manipulasi statistik yang telah kroni-kroninya lakukan, masih banyak lagi kegagalan rezim beliau. Salah satunya tentang kegagalan penegakan keadilan di negeri ini. Keadilan seperti artikel saya sebelumnya telah menjadi lahan jual beli bagi mereka yang berkuasa. Dan dari kesimpulan terebut, Indoensia masih jauh dari kata sejahtera, namun berusaha disejahtera-sejahterakan oleh bapak Negara kita. Sebuah perbuatan yang kiranya tak pantas dilakukan oleh pemimpin sebuah negeri.

Rezim cengeng, saya kira juga pantas kita julukan pada pemerintahan kita saat ini. Dengan berbagai penunjukan kelemahan, seperti tidak suka saat di kritik dengan penyamaan hewan kerbau terhadap dirinya, hingga permintaan naik gaji yang ia sampaikan di depan publik. Sungguh sebuah perilaku yang terlihat seperti rengekan bocah kecil yang haus akan mainan. Pencitraan beliau pun saya kira telah gagal beliau lakukan.

Tinjauan Antropologi tentang rezim ini (Pak Beye)

Tinjauan sosial-budaya yang saya kaji menurut disiplin ilmu antropologi menyoroti tentang sebab musabab terjadinya berbagai penyimpangan di rezim ini dari sudut pandang budaya. Terjadinya sebuah penyimpangan dalam sebuah rezim politik, jika di kaji dalam sebuah sisi humanitas, merupakan sebuah peristiwa yang tidak mungkin tak memliki fondasi. Saya berni mengatakan, rezim ini merupakan warisan rezim orba yang belum terpangkas secara utuh.

Mengapa dapat dikatakan demikian? Karena sebuah budaya adalah bentuk kegiatan manusia yang sadar atau tidak akan diwariskan kepada generasi berikutnya. Mengacu pada pemikiran koentjaraningrat :  budaya adalah keseluruhan sistem gagasan tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan miliki diri manusia dengan cara belajar. Begitu pula dalam suatu sistem pemerintahan yang korup, tirani, ataupun penuh kebohongan yang telah dirasakan sejak orba, tidak dapat begitu saja hilang terpangkas oleh bulatnya reformasi.

Pasti akan ada kroni-kroni sisa orba yang tetap hidup bahkan menyelip di bangku perwakilan rakyat hingga saat ini.  Dengan lemahnya sistem penegakan hokum, mereka dapat dengan bebas menyelip di lebarnya sayap pemerintahan yang digadang-gadang sebagai era reformasi. Dan mereka yang sesungguhnya yang tetap membawa sistem budaya KKN yang etalah merek timba dari jendral mereka di zaman orba. Dan saat inilah saat yang tepat untuk melebarkan sayap mereka.

Saya tidak akan terlibat secara jauh untuk mengomentari apakah bapak Negara kita terlibat sebagai kroni tersebut atau tidak. Namun yang kini saya soroti adalah perilaku beliau yang sangat jauh dari iedalisme kepemimpinan yang berlandaskan kerakyatan. Dengan seenaknya beliau memulai proses privatisasi BUMN yang sesungguhnya menjadi tonggak perekonomian Negara kita. Dengan alasan tenaga asing lebih kompetitif dan disiplin, ini berarti telah meremehkan kompetensi bangsa sendiri. Sebuah alasan yang tak masuk akal. Sebuah kebohongan yang terkemas apik.

Jika kita mengkritisi tanpa solusi itu sama saja seperti omong kosong. Saya kira solusi yang terbaik bagi gagalnya rezim ini adalah dengan turunnya sang jendral tua dari tahtanya saat ini. Dengan menghormati asas rakyat sebagi pemegang pemerintahan, maka telah spentasnya beliau turun dari jabatannya dengan hormat. Dan mengakui secara gentle bahwa ia telah gagal menegakan keadilan dan menciptakan kesejahteraan di negeri ini. Sebuah langkah yang akan mengubah Negara ini.

Setelah beliau turun, apa yang seharusnya kita lakukan? memilih pemimpin baru, ataukah memperbaiki sistem hukum dan politik di negara kita? Jawabannya adalah keduanya. Mengapa demikian? Karena sebuah pemerintahan tak dapat menunggu sekian lama hingga sistemnya telah berjalan baik. Dengan pemilihan calon pemimpin yang baru, dengan kriteria ketat terkait dengan kejujuran dan transparansi dalam bertindak, saat itu pula dimulai pembersihan kembali sistem hukum yang telah dicoreng moreng oleh para penegaknya dan penumpasan sistem politik pembohongan publik.

Meski akan membutuhkan kerja keras yang luar biasa dalam merobohkan sebuah rezim tirani, dan juga memperbaiki kinerja dari sistem hukum dan politik di negeri ini. Namun saya percaya, sebuah pembelajaran yang telah kita dapatkan dari robohnya rezim orba yang belum tuntas, akan membawa kita lebih berhati-hati lagi dalam melakukan sebuah reformasi total disegala lini pemerintahan. Agar tak lagi terulang budaya KKN yang kembali diselipkan oleh kroni-kroni Pak Beye yang selamat dari sentuhan hukum. Sebuah jalan panjang dan terjal yang mesti kita semua lalui untuk mencapai keadilan sosial di bumi pertiwi.

Meskipun mereka cerdas dalam membodohi kita, namun saya percaya rakyat kita dapat menngunakan nuraninya untuk menyadari kita telah dibohongi. Dan bersiaplah untuk menjadi seperti mesir dengan protes yang dilakukan rakyatnya. Saya menyampaikan bahwa, tulisan ini dibuat bukan untuk memprovokasi dan menciptakan kerusuhan, namun untuk sekedar penyadaran bahwa sebuah langkah kebenaran haruslah ditegakkan demi sebuah cita-cita pancasila, yakni terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s