Galeri

Peran Ilmu Antropologi Dalam Pembangunan

Peran Ilmu Antropologi Dalam Pembangunan

I believe we have seen that a knowledge of antropology may guide us in many of our policies
Franz Boas
Peran Antropologi
Antropologi mempelajari manusia dan segala aspeknya. Antropologi berperan memecahkan masalah manusia yang berkaitan dengan pembangunan. Antropologi dapat menerapkan pengetahuan yang diperoleh untuk membuat kebijakan pada suatu permasalahan pada pembangunan Indonesia dan ikut serta dalam perencanaan program pemerintah.
Dalam buku Antropological Praxis: Translating Knowledge Into Action, Robert M. Wulff and Sherly J. Fiske yang diterbitkan pada tahun 1991 menyebutkan antropologi harus bekerja dalam seluruh tahap proyek pembangunan. Ada tahap yang harus dilakukan (Marzali: 2005).
Meneliti, cari dan menentukan kebutuhan masyarakat.
Memformulasikan kebijakan dan memilih alternatif solusi atas masalah yang dihadapi masyarakat. Merencanakan dan melaksanakan proyek sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan.

Menilai hasil kerja proyek melalui riset evaluasi.
Penelitian yang dilakukan oleh para antropolog harus berdasarkan observasi yang mendalam tentang keadaan masyarakat dan membuat suatu alternatif kebijakan terhadap masalah yang terjadi dengan mengetahui sektor-sektor dan unsur-unsur yang ada dalam masyarakat.
Kultur Dalam Orientasi Pembangunan
Antropologi mempelajari kultur dalam masyarakat. Kultur diwujudkan dengan ideational dan behavioral. Ideational membentuk perilaku yang khas dalam masyarakat dan behavioral melihat bagaimana tingkah laku yang berjalan dalam masyarakat. Kultur membentuk masyarakat dalam bertindak dan mempengaruhi bagaimana masyarakat ikut serta dalam pembanguan.
Koentjaraningrat pernah mengatakan istilah kebudayaan, sistem nilai budaya dan sikap mental adalah termasuk ke dalam konsep kultur, menurut aliran cultural developmentalism (2005:19). Penguasaan akan konsep kultur sesuatu yang mendasar keperluannya bagi antropologi. Antropolog mengenalkan keadaan dunia luar tanpa meninggalkan kultur yang ada dalam masyarakat dan mengatasi hambatan berupa adat istiadat dan sikap mental yang kolot, pranata-pranata sosial dan unsur-unsur kebudayaan tradisional, harus digeser disesuaikan dengan kultur kemajuan demi keperluan hidup masa kini.

Kebijakan pembangunan
Pembangunan dikonsepsikan sebagai usaha untuk kemajuan ekonomi yang berarti keluar dari kemiskinan. Pembangunan ekonomi harus melihat aspek kultural dalam melihat keanekaragaman masyarakat dalam sebuah negara. Pembangunan sebuah negara berbeda dengan pembangunan negara lain.
Pembangunan melihat dari pembangunan materi nan non-materi. Sosial budaya masyarakat harus dilihat apakah ikut menyebabkan kemiskinan dalam negara. Paradoks dan krisis pembangunan timbul dari kesalahan melihat kemiskinan yang dilihat dari budaya sebagai sama dengan kemiskinan material dan pertumbuhan produksi barang dianggap secara lebih baik untuk memenuhi kebutuhan dasar. Dalam kenyataannya proses pembangunan mengakibatkan air, tanah subur dan plasma nuftah langka (1997:17). Pembangunan juga harus melihat efek yang ditimbulkan, ide pembangunan bisa mengakibatkan gangguan dan kerusakan dalam lingkungan.
Saya setuju dengan pandangan Marx bahwa bangunan bawah yaitu sistem produksi dan distribusi sumber daya alam menentukan bangunan atas sistem sosial politik dan sistem budaya manusia. Kebijakan pembangunan harus melihat keadaan dalam masyarakat. Masyarakat sebagai modal dalam pembangunan. Masyarakat harus saling mendukung dalam pembangunan. Masyarakat menentukan keadaan sistem sosial dan keadaan pembangunan suatu negara.
Keberadaan bangunan bawah dimanfaatkan sebagai penghasil keuntungan dalam pembangunan. Bangunan bawah sebagai modal dalam pembangunan seperti yang dikatakan Fukuyama bahwa Ekonomi kapitalis yang sehat adalah sebuah ekonomi dimana terdapat cukup modal sosial dalam masyarakat bawah yang memungkinkan berjalannya berbagai bisnis, korporasi-korporasi dan semacamnya untuk mengorganisasi diri sendiri (2002: 517).
Saya membayangkan pembangunan sebagai sebuah pohon. Pemerintah tidak melihat akar yang bisa mendukung asupan untuk kekuatan batang pohon yang dapat menghasilkan daun dan buah dari sebuah kebijakan pembangunan. Masyarakat yang berada didaerah atau regional menjadi korban dalam kebijakan pembangunan. Pemerintah menetapkan program regional dengan menggabungkan tujuan pemerataan yang lebih luas dan keseimbangan regional. Sebagian besar kebijakan regional ditanding oleh program nasional yang memiliki kecendrungan yang mendorong pertumbuhan kota saja (1996:259).
Hal ini didukung dengan pendapat Marx “Kalian miskin bukan karena apa yang bisa dan tidak bisa kalian lakukan, bukan karena dosa warisan atau kehendak tuhan atau karena nasib buruk. Kalian miskin karena kondisi politik dan ekonomi yang buruk. Kondisi ini di sebut kapitalisme”(2003: 25). Pemerintah sebagai tempat ekonomi dan politik yang buruk. Kebijakan pembangunan hanya menguntungkan pertumbuhan pusat saja.
Pengenalan kebijakan dengan menggunakan teknologi dan pengenalan mode produksi pertanian modern yang dikenal dengan revolusi hijau oleh pemerintah, tidak bisa membangkitkan pertumbuhan pendapatan malah merusak sistem pertanian. Hal ini sesuai dengan pendapat Lyotard bahwa keinginan untuk makmur lebih dari keinginan untuk memperoleh pengetahuan yang awalnya memaksa teknologi menjadi bentuk perintah perbaikan kinerja dan realisasi produk (2004:96). Kebijakan yang dipaksakan sungguh tidak efisien dalam suatu pembangunan. Kegagalan menjadi sebuah peljaran untuk mencari cara yang baik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan Pertanian Indonesia.
Antropolog berperan dalam perencanaan pembangunan Indonesia. Antropolog dapat menerapkan pengetahuan yang dimiliki dengan melakukan penelitian dan proses analisis berperan dalam membantu pembuatan kebijakan sesuai dengan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Masalah perubahan sosial ekonomi, aspek ekologi, dinamika sosial budaya, hubungan antar masyarakat kota dan struktur sosial indonesia.
Pertanian merupakan bagian dari unit ekonomi yang penting di Indonesia. Indonesia di kenal dengan negara agararis. Julukan negara agraris bukan berarti Indonesia tidak mempunyai permasalahan dalam bidang agraria. Pertanian yang pada awalnya sebagai mode produksi subsisten berubah menjadi product untuk dijual dalam sistem pasar. Produksi pertanian bertujuan untuk memperoleh uang. Perubahan sosial yang terjadi dengan tidak adanya rasa kebersaman antara petani. Pemilik lahan sebagai orang yang berkuasa untuk menggerakkan buruh dengan sistem upah. Kebersamaan sebagai modal sosial semakin menghilang. Bukan hal yang aneh orang kelaparan di lumbung padi.
Antropologi dapat meihat permasalahan tersebut sebagai pembuat langkah kebijakan. Dalam buku Theories Of Development, Richard Feet dan Elaine Hartwick menerangkan tentang strategi dalam pertanian berpendapat “Progress in agriculture was thought to be essential for providing food and raw material, yealding saving and tax revenue, for development elsewhere in an economy, earning foreign exchange, and forming a market for industrial goods. intersectoral relations, between industry and and agriculture would determine the course of structural transformation in a developing economy (1999:44). Pertanian harus memajukan petani dalam memperoleh keuntungan dan mengakses kedalam sumber daya yang produktif.
Hasil surplus produksi pertanian yang meningkat harus dapat dialihkan pada golongan-golongan sosial yang mampu untuk mengubah surplus menjadi modal kerja untuk membangun dengan menginvestasikan dengan berhasil guna ke dalam usaha non-pertanian, sehingga diperoleh tabungan sebagai akumulasi modal (koenjaraningrat:1990)
Contoh aplikasi pembangunan pertanian: Garut sebagai daerah miskin. Garut memiliki lahan pertanian. Antropologi dapat berperan mengetahui keadaan apa yang menyebabkan Garut sebagai daerah miskin dan membuat perencanaan pembangunan Garut. Sukabumi sebagai lumbung padi tetapi terdapat bagian dari masyarakat yang tidak bisa beli beras. Antropologi dapat mencari tahu kenapa ada orang yang kelaparan di lumbung padi. Kedua permasalahan tersebut dapat dijadikan sebuah penelitian untuk dijadikan penentuan kebijakan guna pembangunan pada dua daerah itu pula.
Daftar Pustaka
Feet, Richard dan Hartwick, Elaine, Theories Of Development. New York/ London: the guilford press, 1999.
Fukuyama, Francis, The Great Disruption: Hakikat Manusia Dan Rekontruksi Tatanan Sosial. Yogyakarta: Qalam, 2002.
Fukuyama, Francis, Trust: Kebijakan Sosial Dan Penciptaan Kemakmuran. Yogyakarta: Qalam, 2002.
Gilbert, Alan dan Gugler, Joef, Urbanisasi dan Kemiskinan Di Dunia Ketiga. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1996.
Koentjaraningrat, Sejarah Teori Antropologi II. Jakarta: UI Press,1990.
Lyotard, Jean-Francois, Posmoderinisme: krisis dan masa depan pengetahuan. Jakarta: Teraju, 2004.
Marzali, Amri, Antropologi Dan pembangunan indonesia. Jakarta: Kencana, 2005.
Mills, C. Wright, Kaum Marxis: Ide-Ide Dasar Dan Sejarah Perkembangan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
Shiva, Vandana, Bebas Dari Pembangunan: Perempuan Ekologi Dan Perjuangan Hidup Di India. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1997.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s