Galeri

Adat di Maluku: Nilai Baru atau Ekslusivisme Lama?

Masyarakat Maluku (Maluku Tengah) berusaha merekonsiliasi kembali adat, guna memberikan jalan keluar atas konflik yang tercipta di Maluku selama ini. Mereka berusaha kembali mereka ulang adat yang mereka percaya sebagai langkah alternatif dalam menyelesaikan konflik. Pada masyarakat Kei, penyelesaian konflik dilaksanakan atas kepemimpinan adat, dengan proses adat. Mereka membuktikan bahwa peranan adat disini lebih bisa berfungsi maksimal daripada penyelesaian negara yang tidak membawa hasil sama sekali.

Negara yang sesungguhnya membunuh pluralitas dan perbedaan yang berada ditengah-tengah masyarakat. Perbedaan yang selalu menjadi semboyan negara kita seolah menggambarkan bahwa perbedaan ini harus disatukan jua, dalam rangka mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perbedaan yang sesungguhnya menjadi hakikat pemersatu masyarakat di Maluku (desa-desa di Maluku Tengah), berusaha diseragamkan oleh kepentingan pemerintah yang bertujuan untuk mempermudah proses kontrol. Pemerintah telah salah cara untuk memahami apa yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat Maluku dalam rangka menyelesaikan konflik yang berada ditengah-tengah masyarakat akan hal perbedaan ini. Penyelesaian a la pemerintah ini sudah tidak dapat diterapkan lagi dalam menciptakan proses perdamaian di Maluku.

Pela adalah sistem adat yang dimana berhasil mempersatukan perbedaan yang tercipta diantara desa-desa yang ada di Maluku (Maluku Tengah pada artikel ini), dimana sesungguhnya persatuan didapatkan bukan dengan menyeragamkan perbedaan, namun dengan memahami kedua pendapat yang berbeda, kemudian mengambil sebuah mufakat yang menguntungkan kedua belah pihak, dan mempersatukan mereka dalam kata “saudara”. Ini tentu sangat jauh dari muatan politis, yang biasanya ada dalam penyelesaian konflik a la pemerintah. Dan pada Orde Baru, kita melihat bahwa penyeragaman yang dilakukan oleh pemerintah, justru melecut menjadi suatu konflik yang tersulut atas dasar perbedaan, yakni Kristen dan Islam. Hal ini terjadi, karena pemerintah tak sama sekali mengerti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, namun justru menciptakan kontrol yang dibalut kata “seragam” serta “modernisasi”.

Hal ini bukanlah solusi yang tepat bagi masyarakat Maluku pada saat itu yang sedang mencari jalan pemersatu dari sebuah perbedaan. Namun oleh karena persatuan yang bersifat politis serta menanggap remeh adat sebagai alat intergasi masyarakat, maka terlihatlah ledakan yang bernama kerusuhan pada pasca Orde Baru. Dan pada saat ini masyarakat Maluku kembali merekonstruksi apa yang dinamakan adat, dalam rangka menjaga stabilitas perdamaian pasca konflik berdarah yang berwana SARA. Mereka lebih percaya bahwa, pela merupakan wadah yang bukan menghindari atau menghapus perbedaan, namun justru menhimpun semua perbedaan dengan tetap mengakomodasi kepentingan yang berbeda tersebut, dan mempersatukan mereka dengan sebuah jalan, yakni toleransi dan persaudaraan. Pela, ketika kerusuhan terjadi, dianggap gagal mempersatukan, namun sesungguhnya perbedaan memang penting, dan pela tidak gagal, namun intervensi “asing” yang membuatnya kurang berjalan maksimal.

Pada akhirnya, masyarakat Maluku kembali meraba kembali, bagaimana adat harus berjalan pada kehidupan masyarakat. Apakah diperlukan sebuah pembaharuan-pembaharuan dari sistem adat, ataukah tetap mempertahankan sebuah ekslusivisme lama yang bertahan pada sebuah nilai simbolis dari adat, yang tidak bersifat aplikatif. Dalam hal ini para antropolog menyarankan bahwa pembaharuan dalam adat seiring dengan perkembangan zaman, bukanlah suatu hal yang buruk, bahkan bisa menjadi solusi terpercaya dalam membangun Maluku kedepannya. Adat bukan lagi dipandang sebagai suatu hukum atau kebiasaan yang bersifat simbolis saja, namun memiliki fungsi yang aplikatif yang dapat mengatur kepentingan dalam kehidupan sosial masyarakat Maluku.

Dalam hal ini, jika adat mengalami sebuah pembaharuan-pembaharuan yang terus di rekonstruksi, maka harus ada sebuah keseimbangan antara sebuah tradisi dengan modernitas yang tentunya ditentukan dengan cara mereka sendiri. Adat dapat menjamah semua kepentingan, jika hal ini dilakukan dengan memahami semua perbedaan, dan berusaha mencari titik tengah dari sebuah perbedaan tanpa harus menghilangkan unsur yang berbeda tersebut.

Sekali lagi, proses ini harus dimulai dari dalam masyarakat sendiri, dalam situasi yang kondusif, tanpa gangguan pihak pihak luar yang berkepentingan lain bagi Maluku. Dan Maluku akan menemukan bentuk dari perdamaian sejati mereka.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s