Galeri

Etnis Rohingya: Jalan Panjang Menuju Daratan

Etnis Rohingya: Jalan Panjang Menuju Daratan

Mohamad Wieldan Akbar

(1006697531)

Abstract

Arakan, a land of one of the most fertile region in Asia with great variety unexplored resources, has turned into a land of bloods and tears since the beginning of the 20th century whose people have been groaning under the crushing wheels of either state sponsored terrorists or the religious fanatics, decades after decades. The Rohingya community of Arakan , Burma (Myanmar) is one of the most down-trodden ethnic minorities of the world. They are victim of political oppression, economic exploitation, cultural slavery and communal violence in their ancestral land Arakan where they have been living centuries after centuries. This paper will tell about the tragic discrimination of Rohingya ethnic in Arakan, only because of race difference.

Pendahuluan: Siapa itu Etnis Rohingya?

Rohingya merupakan sebuah etnis yang berada disebuah kawasan yang dulu bernama Arakan, wilayah ini merupakan bagian dari wilayah Myanmar. Rohingya merupakan sebuah warna yang berbeda bagi masyarakat Myanmar sebab mayoritas Etnis Rohingya beragama Islam dan hidup di tengah penduduk Myanmar yang beragama Budha.[1] Selain itu dari segi penggunaan bahasa dan bentuk kemiripan wajah, Etnis Rohingya tidak memiliki kedekatan dengan penduduk Myanmar pada umumnya melainkan memiliki kedekatan dengan Bangladesh, India maupun Arab. Berbagai macam perbedaan ini telah melahirkan konflik yang hingga saat ini belum saja berkesudahan. Diskriminasi mereka dapatkan ditanah kelahiran mereka, hanya karena perbedaan fisik dan agama mereka dengan penduduk mayoritas Myanmar yang mayoritas beragama Buddha, agama negara Myanmar.

Diawal kemedekaan Myanmar, Etnis Rohingya dan penduduk Myanmar pernah hidup berdampingan dengan damai.[2] Kala itu Myanmar dipimpin oleh rezim yang demokratis yaitu berada dibawah kekuasaan pemerintah sipil U Nu. Peristiwa tersebut terjadi semenjak Myanmar lepas dari kekuasaan Inggris pada tahun 1948 – 1962. Meskipun pemerintahan demokratis hanya berlangsung sebentar hanya 14 tahun saja, tetapi disaat itu Etnis Rohingya mendapatkan pengakuan dari pemerintah Nyanmar bahwa Etnis Rohingya pun juga menjadi warganegara Myanmar. Bahkan Pada bulan April 1960 Perdana Menteri U Nu mengizinkan penggunaan bahasa Rohingya pada Burma Broadcasting Service. Selama 14 tahun itu pula Etnis Rohingya dapat berpartisipasi dalam pemilu. Perwakilan dari Etnis Rohingya pun ada yang diangkat menjadi Sekretaris Parlemen dan juga Menteri Kesehatan.

Akan tetapi kondisi tersebut telah berubah. Etnis Rohingya tidak diakui keberadaannya oleh pemerintah Myanmar. Banyak sekali perilaku-perilaku keji pemerintah yang berdaulat untuk menunjukan bahwa Pemerintah Myanmar sangat tidak peduli terhadap Warga Etnis Rohingya. Kekejian tersebut dimulai sejak tahun 1962 yaitu sejak Myanmar dipimpin oleh Junta Militer. juga semenjak diberlakukannya Burma Citizen Law yang disahkan pada tahun 1982. Di dalam undang-undang tersebut diatur siapa saja yang berhak menyandang predikat sebagai warga negara Myanmar. Orang-orang tersebut adalah orang-orang yang memperoleh kewarganegaraaan melalui warganegara Myanmar asli, warganegara diasosiasikan dan warganegara diaturalisasikan. Diluar dari tiga hal itu maka tidak dapat disebut sebagai warganegara Myanmar.[3]

Posisi Rohingya sangat dilematis. Sebab, meskipun Etnis Rohingya menempati Arakan yang merupakan bagian dari Myanmar tetapi ternyata Etnis Rohingya merupakan satu-satunya etnis tidak termasuk dalam etnis-etnis yang diakui di Myanmar. Hal ini menyebabkan Etnis Rohingya ditindas oleh Junta Militer Myanmar. Junta Militer merasa bahwa Etnis Rohingya bukanlah bagian dari mereka sehingga Etnis Rohingya tidak berhak untuk mendapatkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai warganegara Myanmar. Termasuk tidak diizinkan untuk mendirikan masjid, juga tidak diberi akses untuk memperoleh pendidikan yang layak dan perawatan kesehatan. “Sebaliknya, kami dipaksa bekerja sebagai prajurit dan harus membayar uang kepada pemerintah untuk membangun Kuil-Kuil Buddha sedangkan mereka tahu bahwa kami adalah penganut agama Islam.[4] Bermacam tindakan keji yang dilakukan oleh Pemerintah Myanmar tentu saja meresahkan dan menciderai hati dan perasaan Warga Etnis Rohingya. Hal ini menyebabkan banyak Etnis Rohingya tertekan dan memutuskan berdifussi ke berbagai negara.

Pada masa lalu ada 2 juta muslim Rohingya menempati Arakan State. Akan tetapi saat ini, menurut informasi dari Rohingya Information Centre yang berada di Kuala Lumpur menyatakan bahwa ada sekitar 500.000 Rohingya di Saudi Arabia, 200.000 di Pakistan, 200.000 di Bangladesh, 50.000 di Uni Emirat Arab, dan 15.000 jiwa di Malaysia.[5] Pada Desember 2008, kurang lebih ada 1.200 Etnis Rohingya yang meninggalkan Myanmar menuju Thailand. Karena kedatangan mereka yang tidak wajar menyebabkan otoritas Thailand merasa tidak nyaman dan kemudian mengusir sebagian ke laut sehingga dikenal sebagai manusia perahu.

Kriteria etnis dan Kewarganegaraan bangsa

Kita mengetahui bahwa permasalahan diskriminasi terhadap etnis Rohingya, pada awalnya disebabkan oleh junta militer yang membuat konsep mengenai warga negara, yang termaktub dalam Burma Citizen Law yang berisikan tentang  siapa saja yang berhak menyandang predikat sebagai warga negara Myanmar. Dan hal ini yang kemudian memicu perosalan diskriminasi yang kemudian berujung pada intimidasi dan genosida yang dilakukan oleh junta militer terhadap etnis Rohingya di Arakan. Kasus ini merupakan kasus yang jarang terjadi, dimana nasionalime yang menurut Anderson (2002), tidak mengenal kategorisasi, namum pada kenyataannya junta membuat kategorisasi untuk membentuk sebuah identitas kewarganegaraan. Kriteria ini dapat diindikasikan criteria pemebntukan warga negara yang mirip dengan criteria pembentukan warga negara pada sistem pemerintahan fasisme.

 Kriteria untuk keanggotaan dalam sebuah bangsa, dan dari satu bangsa ke bangsa lain, seiring waktu mengalami derajat modifikasi, misalnya perubahan hukum imigrasi dan kependudukan (Grosby, 2009). Dalam kasus ini, kita melihat bahwa criteria mengenai bangsa, dalam hal ini kewarganegaraan, berubah seiring modifikasi yang dilakukan oleh junta militer dalam Burma Citizen Law. Kemurnian etnis Rohingya yang dipertanyakan untuk masuk kedalam kategori bangsa Burma, kemudian dilegitimasi oleh junta militer untuk memberlakukan undang-undang yang terkenal rasis tersebut. Modifikasi dan penjungkirbalikan undang-undang yang dibuat pada masa pemerintahan U Nu, dalam rangka menjalankan cita-cita bersama junta militer. Terkadang keanggotaan negara nasional, menurut Grosby (2009:43) merupakan hasil kelahiran dari orang tua yang diakui sebagai anggota bangsa, walaupun biasanya ia merupakan hasil kelahiran di dalam apa yang disebut sebagai wilayah bangsa. Dalam hal yang dibilang Grosby terkadang, ternyata menjadi sebuah kenyataan, di Myanmar keanggotaan diatur oleh junta berdasarkan konsep “etnis dari bangsa” (Grosby, 2009), yang dalam hal ini menutup pintu rapat-rapat bagi kehadiran etnis Rohingya untuk menjadi anggota dari bangsa Burma.

Jika Benedict Anderson (2002), dalam bukunya imagined communities, menggambarkan bahwa konsep nasionalisme modern tidak mengenal perbedaan warga negara, etnis, agama, gender, warna kulit, dll, maka hal sebaliknya terjadi pada etnis Rohingya dibawah kepemimpinan junta militer, pada indikator etnis dan agama, junta menggolongkan mereka sebagai etnis yang tidak bisa dimasukkan kedalam Bangsa Myanmar, dan agama mereka Islam, bukanlah agama Buddha, yang dipropagandakan oleh junta sebagai agama negara Myanmar. Dari dua kategori tersebut, etnis Rohingya tidak dapat digolongkan sebagai warga negara Myanmar, dan secara otomatis, nasionalisme mereka pun dibunuh oleh peraturan junta, dapat diindikasikan nasionalisme etnis Rohingya pun telah tiada.

Kekuasaan junta militer dalam membentuk konsep tentang warga negara diperngaruhi oleh kekuatan hukum. Hukum negara digambarkan Grosby (2009: 45) sebagai salah satu faktor yang dapat membentuk dan mengubah kategori kewarganegaraan. Dalam hal ini kita dapat melihat bahwa pusat otoritatif yang diakui, yakni pemerintahan junta militer, memiliki otoritas dalam menjalankan Burma Citizen Law untuk mengatur siapa yang disebut sebagai warga negara. Kekuatan hukum sebagai landasan legal-formal terkuat, tidak dapat ditolak oleh etnis Rohingya, dan hal ini sekaligus menjadi pembenaran bagi junta untuk selanjutnya melakukan intimidasi bahkan genosida terhadap etnis Rohingya. Hukum negara bisa dikatakan faktor yang paling kuat dalam melaksanakan intimidasi dan genosida dalam upaya mengusir etnis Rohingya dari Myanmar.

Kasus di Myanmar menggambarkan bahwa identitas kewaranegaraan diperoleh oleh sebuah identitas etnisitas dan agama negara yang sama, yang pada etnis Rohingya tidak ditemukan keduanya, sehingga menjadi alasan kuat bagi junta untuk mengusir mereka dari Myanmar dengan menghalalkan segala cara, termasuk genosida. Bnetuk kewarganegaraan ini sebenarnya lebih mirip dengan kewagranegaraan pada era fasisme Hitler dan Musolini yang memberikan sebuah identitas kewarganegaraan melalui ras murni Jerman, yakni Arya, dan Italia pada fasisme Musolini. Dalam kasus ini dapat dilhat bahwa junta berupaya membangun Myanmar dengan satu identitas kebangsaan, yakni pribumi Burma, dan untuk mewujudkan hal tersebut maka pembersihan etnis Rohingya menjadi satu agenda penting dalam mewujudkan cita-cita bersama pemerintahan junta militer.

Dari kriteria kewarganegaraan ini, kemudian munculah berbagai permasalahan yang berkenaan dengan berlakunya Burma Citizen Law yang ditetapkan oleh junta. Satu-satunya sasaran adalah etnis Rohingya. Mereka tidak memilki criteria untuk menjadi Bangsa Myanmar secara criteria legal-formal. Dan tentunya hal ini akan menggangu stabilitas kehidupan Myanmar jika mereka yang bukan warga negara tetap hidup di wilayah negara Myanmar. Hal ini yang kemudian membuat junta merasa harus ada pembersihan etnis di Myanmar dalam rangka penegakan hukum kewarganegaraan pada masa pemerintahan junta militer. Dari sini bermulalah intimdiasi terhadap etnis Rohingya, yang berujung dengan genosida besar-besaran pada Operasi militer Dragon King, dan Operasi militer tahun 1991-1992.

Intimidasi Terhadap Etnis Rohingya di Myanmar

Perilaku junta militer bisa dikatakan tidak mengenal toleransi sama sekali. Mereka tanpa segan-segan mengintimidasi etnis Rohingya. Penganiayaan junta Muslim telah ekstrim. Tapi sentimen anti-Muslim telah mendidih selama berabad-abad di Burma. Yang berkulit gelap Rohingya, yang memiliki lebih banyak kesamaan secara fisik dan budaya dengan Bangladesh dibandingkan dengan kebanyakan Burma, selalu menderita. Intimidasi psikis maupun intimidasi fisik sering mereka dapatkan dari keji perlakuan junta. Mereka dilarang untuk sekolah, mereka hanya boleh bekerja sebagai buruh, mereka sulit untuk mendapatkan akses kesehatan yang memadai, dsb. Semua ini merupakan bagian dari intimidasi yang menjadi cara halus junta untuk mengusir etnis Rohingya dari Arakan.

Junta telah mengasingkan mereka, dengan menolak kewarganegaraan penuh Myanmar, menyebut mereka hanya “warga negara Rakhine”. Hampir semua sekitar 800.000 Rohingya saat ini adalah etnis tnapa kewarganegaraan (stateless). Rezim militer menekan mereka secara rutin ke tenaga kerja budak, sangat membatasi hak mereka untuk perjalanan dan menikah, dan menolak mereka akses ke perawatan medis dan pendidikan. Junta juga tidak segan-segan untuk mengintimidasi mereka yang ingin sekolah ke jenjang perguruan tinggi, ataupun mereka yang mencoba melamar pekerjaan sebagai pegawai dengan status menengah keatas. Hanya diperbolehkan sekolah maksimal sampai pada tingkat setaraf SMA dan hanya tersedia lapangan pekerjaan untuk kelas buruh dan kuli kasar bagi etnis Rohingya.

Di Sittwe, ibukota Rakhine (sebelumnya Arakan), Rohingya menjalani kehidupan yang sangat miskin. Mereka yang tidak bekerja sebagai kuli konstruksi jalan dengan upah sedikit, hidup dengan pertanian subsisten dan memancing. “Itu karena kami muslim,” menyatakan pengemudi becak. Dia mengatakan orang memberikan pekerjaan untuk umat Buddha.Meskipun ada Buddha miskin di Sittwe juga, namun jumlahnya tidak terlalu signifkan, dan kondisinya tidak mengenaskan bila dibandingkan kami orang muslim. Intimidasi dilakukan junta untuk menghalangi kesejahteraan etnis Rohinya dengan cara memiskinan mereka secara bersama-sama, sehingga nantinya akan terbersit dalam benak mereka untuk keluar dan mencari kehidupan yang lebih layak. Intimidasi junta dipenuhi muatan politik yang pada akhirnya bertujuan untuk melancarkan cita-cita bersama mereka dalam membentuk Burma yang murni, dan bersih dari etnis Rohingya.

Selain kemiskinan yang dirasakan etnis Rohingya, kebodohan juga menjadi salah satu indikator etnis ini terintimidasi sacara pendidikan. Semua orang Myanmar boleh menikmati pendidikan tinggi hingga bangku kuliah, namun tidak dengan Rohingnya, kesempatan mereka untuk melanjutkan sekolah ke tingkat menengah pertama saja sudah sangat sulit. Ini yang telah menjadi ketetapan bagi mereka yang diperlakukan oleh pemerintahan junta militer. Sehingga mereka tetap hidup dalam kebodohan, bahkan mayoritas tidak bisa membaca dan menulis. Hal ini dilakukan junta, agar memperkecil ruang gerak mereka untuk melakukan perlawanan. Intimidasi dan ancaman banyak pula mereka dapatkan ketika seorang Rohingya memutuskan untuk berkuliah. Hal ini membuat mayoritas etnis Rohingya lebih memilih untuk tidak bersekolah, daripada harus mengalami intimidasi dan ancaman dari pemerintah.

Intimidasi terhadap Rohingya telah menyentuh semua aspek kehidupannya. Tidak diakuinya mereka sebagai warga negara, kemiskinan yang dibuat merata oleh pemerintah, dan kebodohan yang dibuat secara permanen, telah ditetapkan oleh pemerintah junta militer dalam proses intimidasi mereka terhadap Rohingya. Semua ini dilakukan dengan satu alasan, etnis Rohingya bukanlah bagian dari Myanmar. Pemerintahan junta militer Myanmar tidak akan pernah menerima mereka hidup berdampingan dengan penduduk Myanmar pribumi. Intimidasi terus dilakukan junta untuk menyingkirkan etnis Rohingya keluar dari Arakan. Rohingya akan terus menjadi korban intimidasi selama junta masih memegang kuasa di Myanmar. Disini tergambar jelas bahwa hegemoni negara, dalam hal ini junta militer, mendominasi dan tidak memberikan tempat secara khusus bagi etnis minoritas (Ilan Peleg, 2003)

Genosida Oleh Junta Militer

Rezim diktaktor militer yang berdiri di Myanmar sejak tahun 1962 telah mengubah keadaan di Arakan, yang semulai tenang dan berjalan sebagaimana kehidupan normal biasanya, menjadi daerah yang mencekam. Operasi militer dalam rangka pembersihan etnis yang dilakukan oleh junta militer membawa dampak yang sangat signifikan bagi kehidupan Etnis Rohingnya. Dua operasi militer yang terbesar oleh junta militer pada tahun 1978 dan pada tahun1991-1992 menjadi bukti bagaimana pemerintah Myanmar berusaha untuk menyingkirkan etnis ini hingga keluar dari Myanmar, dan tak segan-segan untuk melakukan kekerasan wanita dan anak-anak Rohingya dalam semua operasi militernya.

Semenjak Burma menyerang  Arakan pada 1784M, Etnis Rohingya Arakan telah dijadikan sasaran  untuk dihapuskan dan dibunuh  secara besar-besaran (genocide). Motif mereka adalah untuk menukar Arakan menjadi satu wilayah Buddha yang berpengaruh di Burma. Menyusul  pemisahan Burma dari India-British dan pengenalan Peraturan Rumah (Home Rule) 1937, peluang mereka untuk menghapuskan umat Islam terbuka luas.

Bagaimanapun, setelah junta tentera mulai berkuasa pada 1962, senario politik di Burma berubah dengan drastis. Dengan kuasa dan kekuatan ketenteraan yang ada, penindasan besar-besaran ke atas kaum Muslimin terus meningkat berlipat kali ganda. Selama hampir empat dekade saja, lebih kurang 1.5 juta Muslim Rohingya dipaksa keluar dari tanah air mereka , sementara yang masih tinggal, hanya menghitung hari dengan penuh ketakutan dan penderitaan. Pada tahun 1942, terjadi  kekosongan pemerintahan saat pihak British keluar dari Arakan. Penduduk Burma mengambil kesempatan ini untuk memprovokasi  penganut Buddha di Arakan. Akibatnya  terjadilah kerusuhan besar yang menyebabkan 100,000 Etnis Rohingya dibunuh dan ratusan ribu lagi telah melarikan diri ke Bengal Timur.

Pada tahun 1949, sekali lagi terjadi kerusuhan yang dicetuskan oleh Burma Territorial Forces (BTF) yang melakukan keganasan dan pembunuhan ke atas ribuan Muslim dan ratusan tempat kediaman mereka dimusnahkan. Lebih kejam, melalui ‘Rencana 20-tahun Pembasmian Rohingya’ (the 20-year Rohingya Extermination Plan), Majelis Negeri Arakan (Arakan State Council) di bawah kontrol langsung Majlis Negara Burma (State Council of Burma) telah melancarkan ‘kod operasi’ yang dinamakan ‘Naga Min’ (King Dragon Operation). Ini merupakan operasi terbesar, terkejam dan mungkin yang terbaik pernah didokumentasikan pada tahun 1978. Operasi ini dimulai pada  6 Februari 1978 di sebuah perkampungan Muslim terbesar, Sakkipara di Akyab, yang telah menghantar satu gelombang kejutan ke seluruh kawasan dalam masa yang singkat.

Operasi Militer “Dragon King” Tahun 1978

Sebagai bagian dari operasi genosida sistematis, operasi ini dipimpin melawan Rohingya pada tahun 1978, ketika tak terhitung Rohingya pria, wanita dan anak-anak telah menjadi sasaran pembantaian dan pengusiran. Selama operasi ini, yang dikenal sebagai Dragon Raja (Nagaminh), sekitar 3 ratus ribu Rohingya melarikan diri ke Bangladesh. Hal ini, pada kenyataannya, pertama kali ketika masalah pengungsi Rohingya menarik perhatian internasional. Kemudian, bagaimanapun, pemerintah militer Burma dipaksa oleh masyarakat internasional untuk mengambil kembali warganya.Namun karena kurangnya menjamin semua-keluar dari keamanan mereka di Arakan, sebuah sebagian besar dari para pengungsi menolak untuk kembali ke rumah dan kemudian, banyak dari mereka yang dicampur dengan masyarakat lokal Bangladesh dan mulai menjalani kehidupan gipsi di sini dan di sana sebagai berdokumen pengungsi dan banyak dari mereka menyeberang ke berbagai negara seperti India, Pakistan, UEA dan Arab Saudi, dll

Namun, dari mereka 3 ratus ribu pengungsi, hanya 180.000 telah kembali ke rumah di tengah keputusasaannya mengucapkan dan kesedihan. Tetapi karena tidak ada tim observasi internasional di dalam Arakan untuk melihat setelah kembali pengungsi, mereka yang kembali telah menjadi korban penganiayaan ganda. Mereka tidak kembali ke tungku dan rumah asli mereka. Bantuan komoditas yang diberikan oleh organisasi internasional yang berbeda untuk para pengungsi yang kembali tidak didistribusikan di antara mereka dan bukannya didistribusikan di tempat lain.Dalam makanan, tindakan menghukum banyak Go-turunnya pengungsi dibakar oleh tentara. Akibatnya, sepertiga dari pengungsi yang kembali meninggal karena kelaparan dan kekurangan gizi dan sisanya dari mereka mulai menjalani hidup gipsi di sini dan ada di Arakan.

Pada tahun 1979, penguasa militer dipimpin dua operasi yang lebih terhadap Rohingya yang disebut “Galoon” dan “Shwe Hinsa”. Kemudian dengan berlalunya “Hukum Kewarganegaraan Baru” pada tahun 1982, penguasa militer hampir menyatakan Rohingya sebagai orang bernegara di tanah air mereka sendiri di mana mereka telah hidup berabad-abad setelah berabad-abad. Dalam cara ini, hak mereka untuk ambil bagian dalam urusan nasional dan administrasi telah direnggut. Bahkan, selama pemerintahan militer yang panjang sejak tahun 1962 tentara telah melakukan operasi bersenjata melawan Rohingya hampir setiap tahun di bawah naungan terkenal “Undang-undang Imigrasi”. Selain itu, sebagai bagian dari kebijakan “membagi & aturan”, telah menghasut kerusuhan komunal banyak antara Rakhines dan Rohingya. Selain itu, tentara dan hukum lainnya personel menegakkan sering memasuki daerah Rohingya dengan dalih penyelidikan. Sementara mencari rumah-rumah dari Rohingya, mereka baik serangan hawa Rohingya atau mengambil pergi orang-orang yang terlihat indah.

Para Rohingya sering dipaksa untuk menyediakan beras, kambing, unggas, dll, bebas biaya untuk tentara atau pos-pos polisi. Dalam apa yang disebut zaman modern tenaga kerja budak, mereka dipaksa untuk menyediakan gratis tenaga kerja untuk pembangunan jalan yang berbeda dan fasilitas akomodasi untuk pasukan pemerintah. Kadang-kadang, sementara semua laki-laki dari sebuah desa Muslim Rohingya yang dipanggil ke sebuah kamp militer bawah beberapa alasan, termasuk relawan dipaksa untuk kerja paksa – yang “kooli” – tanpa pandang bulu pasukan menyerbu dan memperkosa wanita Rohingya. Selain itu, pembatasan drastis dikenakan pada Rohingya atas gerak mereka dari kantor polisi yang lain.

Operasi Militer Tahun 1991-1992

Pada akhir 1991, dunia menyaksikan hiburan lain suram dari penindasan rezim militer Burma ketika puluhan ribu orang etnis Rohingya, yakni wanita dan anak-anak mengalir ke
tetangga Bangladesh dengan cerita tentang perkosaan, pembunuhan, tenaga kerja budak dan penghancuran situs-situs keagamaan dan tindakan lainnya dari pelanggaran hak asasi manusia. Pada saat itu, pemerintah Bangladesh terdaftar lebih dari 300.000 pengungsi. Dedaunan hijau dan lembah yang indah di bagian selatan Cox Bazar Bangladesh yang dahulu berfungsi sebagai tempat wisata yang diperuntukkan bagi para pengunjung, kini telah berubah menjadi tempat pengasingan bagi mereka pengungsi Rohingya yang malang. Semua hal ini hanya menjadi tontonan dunia internasional, yang hanya berujung pada pengecaman terhadap junta dan rasa simpatik terhadap etnis Rohingya yang menjadi korbannya.

Pada saat itu, para pengungsi yang diwawancarai oleh organisasi internasional yang berbeda dan media dunia melaporkan kekejaman yang mengerikan di tangan tentara Burma. Perkosaan terhadap perempuan setelah suami dan ayah mereka telah diambil untuk kerja paksa adalah hal biasa. Kadang-kadang, perkosaan terjadi di rumah korban dengan anak-anak dan kerabat pergi untuk menonton. Kadang-kadang, perempuan-perempuan dibawa ke kamp militer terdekat di mana mereka dipaksa untuk bugil. Dalam beberapa kasus, wanita dibunuh, dalam kasus lain, mereka diizinkan untuk kembali ke rumah. Operasi militer pada tahun tersbut menyebabkan penderitaan secara fisik dan tak jarang pula penderitaan psikis dialami oleh etnis Rohingya

Eksodus Besar-Besaran Etnis Rohingya ke Berbagai Negara

Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) telah mendokumentasikan 12.000 di Malaysia, sedangkan Rohingya Information Centre yang berada di Kuala Lumpur menyatakan bahwa ada sekitar 15.000 etnis Rohingya yang berada disana. Junta Myanmar membantah etnis Rohingya yang terdampar di Thailand, Malaysia, dan Indonesia datang dari etnis Rohingya di Myanmar. Ada 800.000 etnis Rohingya di Mynmar. Namun, ada juga 200.000 etnis Rohingya yang mengungsi ke Banglades, menghindari aksi brutal junta.

 Jumlah terbesar telah melarikan diri ke Bangladesh. Akan tetapi Bangladesh telah enggan menmapung mereka. Mengutip overpopulasi dan kelangkaan lahan, dan hampir sama sejak itu, pemerintah berturut-turut telah memulangkan paksa para pengungsi: 250.000 diusir antara tahun 1991 dan 1992. Berada di Banglades berarti juga berhadapan dengan kemiskinan yang sudah merata di sana. Mereka bahkan mengalami berbagai eksploitasi oleh gubernur setempat yang memperdagangkan etnis ini ke Malaysia, untuk dijadikan tenaga kasar. “Mereka mau, karena mereka tidak memiliki pilihan lain untuk hidup, dan ini merupakan penyaluran yang sudah sesuai dengan prosedural”, kilah gubernur tersebut. Penindasan bukannya berakhir, namun berpindah ke media yang lain, yakni Bangladesh. Namun kembali lagi ke Myanmar sama artinya menghadapi aksi brutal dan penindasan dari junta. Mengadu nasib dengan menjadi manusia perahu dan diterima di Thailand, Malaysia, dan Indonesia mungkin lebih baik.

Sekitar 1800 orang Etnis Rohingya mengungsi di Thailand. Mereka ada yang langsung berpindah dari Myanmar, dan ada pula yang berpindah dari Bangladesh. Biasanya, mereka yang berpindah dari Bangladesh disebabkan tidak memadainya Bangladesh untuk memberikan mereka tumpangan. Berada di Thailand pun bukanlah suatu pilihan yang benar-benar tepat. Pemerintah Thailand sendiri memberikan sinyal bahwa kedatangan etnis Rohingya ke Thailand merupakan suatu gangguan, karena mereka illegal, dan mereka pengangguran tanpa kemampuan bekerja. Pemerintah Thailand sendiri nampaknya hanya akan menunggu waktu untuk mengusir etnis ini dari kamp pengungsian, jika keputusan UNHCR tidak segera kunjung menemui kata temu. Pada tanggal 26 Januari 2011, sekitar 158 orang yang datang dari Bangladesh melalui laut Hindia, ditolak oleh Tentara Angkatan Laut Thailand, dan menyuruh mereka untuk kembali ke laut lepas. Sikap Thailand menunjukan ketidaknyamanan mereka atas kehadiran etnis ini, dan bersiap untuk mendeportasi mereka kapan waktu pun. Kembali ke lautan lepas merupakan penderitaan baru lagi, karena hal ini akan berujung pada kematian pada akhirnya.

15.000 etnis Rohingya berada di Malaysia. Dinegeri ini, nasib Rohingya lebih baik bila dibandingkan dengan yang mengungsi di Bangladesh dan Thailand. Akana tetapi, jika kita berbicara mengenai kesejahteraan, keadaannya tak gubahnya dikedua negeri tersebut. Etnis Rohingya di Malaysia datang dari gelombang yang berbeda. Gelombang pertama datang langsung dari Myanmar, gelombang kedua merupakan selundupan dari Bangladesh, dan gelombang ketiga merupakan pindahan dari Thailand. Ketiga gelombang besar kedatangan etnis Rohingya, hamper semuanya menempati posisi yang sama di Malaysia, yakni kaum proletar. Kebanyakan etnis Rohingya bekerja di sektor buruh, dan sisanya merupakan pengangguran yang kebanyakan berprofesi sebagai pengemis kota. Situasi belum sama sekali memperbaiki kondisi lahir batin mereka, dinegeri orang pun masih belum bisa menikmati kehidupan yang layak, malah menjadi masyarakat kelas rendahan. Keadaan ini memacu Organisasi-organisasi Etnis Rohingya yang berada di Malaysia untuk memperjuangan nasib kehidupan bangsanya di negeri Malaysia.

Indonesia juga merupakan negara yang jadi tujuan etnis Rohingya yang berdiaspora dari Myanmar. Terdapat sekitar 520 orang entis Rohingya yang terdampar di Aceh. Etnis Rohingya yang terdampar di Aceh pada 16 Februari 2011, berjumlah 129 orang di Krueng Raya, Aceh Besar, dan mereka dipindahkan ke penampungan Kantor Imigrasi Polonia, Medan pada tanggal 1 April 2011. Selain di Krueng Raya, pada 07 Januari 2009, 193 etnis Rohingya yang telah sebulan lebih terkatung-katung di tengah lautan juga ditemukan oleh nelayan Sabang, setelah itu pada awal Februari 2009, 198 etnis Rohingya kembali ditemukan oleh nelayan Aceh di dekat perairan Idi Rayeuk, Aceh Timur. Mereka ditampung di Sabang dan Idi Rayeuk hampir setahun, baru pada 17 Desember 2009, mereka dipindahkan ke tempat penampungan di Medan, Sumatera Utara. Nasib mereka belum jelas di Indonesia, manusia perahu tersebut akan ditangani oleh United Nation High Commission for Refugees (UNHCR), IOM dan Imigrasi RI. Mereka akan ditangani oleh UNHCR dan IOM untuk menentukan apakah mereka pengungsi politik atau bukan, jika mereka pengungsi politik maka UNHCR akan mencari negara ketiga untuk mereka, tapi selama di Medan, Imigrasi RI akan tetap mengawasi mereka. Indoensia belum bisa memberikan kepastian bagi suaka politik terhadap etnis Rohingya, hanya bisa memberikan tempat pengungsian bagi mereka selama berada di pusat penampungan di Medan.

Selain dari negara tersbut, masih terdapat pengungsi Rohingya lainnya di berbagai negara. Ada sekitar Saudi Arabia, 200.000 di Pakistan, dan 50.000 di Uni Emirat Arab, Nasib mereka juga masih belum jelas disana, akankah mendapatkan suaka politik dan memperoleh tempat untuk mengungsi, ataukah dideportasi kembali ke negara asalnya. Arab Saudi pada satu kesempatan memperlihatkan niat baiknya untuk membantu proses pemulangan etnis Rohingya dengan jalan damai. Akan tetapi hal ini diindikasikan sebagai muatan politis, karena keberadaan mereka dinegeri itupun tidak menunjukan keadaan yang bahagia, mereka masih tetaplah sekelompok pengungsi yang dikasihani oleh pemerintah setempat.

Terombang-ambing Ditengah Ketidakpastian

Seorang Rohingya di Malaysia berkata, tidak ada tempat yang seperti rumah, saat ini kami stateless dan homeless. Ini merupakan ungkapan yang jujur dari pengungsi, yang mungkin pantas untuk penduduk dunia tanggapi penderitaannya. Mereka telah mengalami penindasan, intimidasi, bahkan genosida di negaranya. Eksodus besar-besaran mereka juga tak memberikan jalan keluar yang nyata. Mereka bahkan mendapatkan penderitaan baru di negara diasporanya. Mereka seperti terombang-ambing ditengah ketidakpastian, dengan penderitaan yang mereka alami di berbagai negara diaspora mereka saat ini.

Di Bangladesh, mereka diekspolitasi untuk dijadikan pekerja ke Malaysia, dan pemerintahnya tidak bisa memberikan tempat pengungsian yang layak untuk etnis Rohingya. Di Thailand mereka dtiolak, pemerintah dengan siaga akan mendeportasi mereka, jika UNHCR tidak kunjung memberikan keputusan mengenai status dan masa depan mereka. Di Malaysia, mungkin etnis ini tidak mengalami penolakan seperti di dua negara sebelumnya, akan tetapi nasib mereka belum mengalami perubahan. Etnis Rohingya masih menjadi kelas terbawah dalam kehidupan sosial di Malaysia dengan bekerja sebagai buruh, pedagang kecil, ataupun pengemis di kota. Dan terakhir, di Indonesia, nasib Rohingya masih terombang-ambing dengan dipindah-pindahkannya mereka dari Aceh ke Medan. Suaka politik pun belum mereka dapatkan Etnis Rohingya di Indonesia.

Wajar, jika seorang pengungsi di Malaysia mengatakan hal tersebut. Belum jelasnya nasib Rohingya di berbagai negara menggambarkan belum maksimalnya peran PBB, dalam hal ini UNHCR, yang merupakan garda utama yang melindungi dan memberikan bantuan kelompok manusia yang mengungsi di seluruh dunia (Pramono, 2011). Peran mereka seakan mengalami jalan buntu, mengingat begitu peliknya permasalahan yang dialami etnis Rohingya yang masih menunggu kepastian demokrasi di Myanmar, yang berbeda dengan penanganan manusia perahu dari Vietnam yang diterima kembali oleh negaranya pasca perang saudara. Menunggu status Myanmar menjadi negara demokrasi adalah sebuah pilihan yang kini UNHCR ambil, mengingat keselamatan etnis Rohingya belum tentu baik jika mereka kembali ke pangkuan Myanmar dibawah rezim junta militer. Jalan panjang pemulangan etnis ini masih belum diketahui akhir yang pastinya.

Terlepas dari semua persoalan yang tengah di cari jalan keluarnya oleh UNHCR, etnis Rohingya semestinya mendapatkan perlindungan di negara diasporanya. Walau bagaimanapun, mereka juga merupakan manusia yang memiliki harkat dan martabat. Perlakuan diskriminasi yang dilakukan oleh Bangladesh dan Thailand menunjukan mereka tidak menghargai kehadiran etnis Rohingya sebagai manusia seutuhnya. Padahal semestinya, etnis Rohingya tetap dihargai, dengan mendapatkan penghidupan yang layak di negara diasporanya, meskipun mereka berstatus pengungsi. Etnis ini membutuhkan sebuah kata konkret, yakni kebahagiaan yang selam ini belum pernah terjawab, ketika mereka berada dinegara diasporanya. Penting bagi kita untuk mendengarkan suara etnis Rohingya, suara yang selama ini dipandang sebelah mata oleh negara asalnya, Myanmar, ataupun negara tempat mereka berdiaspora sekarang.

Jalan Panjang Menuju Daratan: Solusi Bagi Permaslahan Etnis Rohingya

Penderitaan etnis Rohingya telah banyak diberitakan media internasional, baik cetak maupun elektronik. Hal ini mengundak simpatik dunia kepada Rohingya. Pada tahun 2011, mayoritas penduduk dunia menginginkan mereka kembali ke Myanmar yang dengan segera harus menjadi negara demokrasi. Ini merupakan sebuah sinyal yang baik bagi masa depan etnis Rohingya. Akan tetapi kepastian nasib mereka belum terjawab hingga saat ini, oleh karena UNHCR belum dapat dengan segera memberikan kepastian perihal status mereka kedepannya. Pada kenyataannya Rohingya hanya menjadi tontonan dunia internasional, tanpa penyelesaian yang konkret akan hal kepastian masa depan mereka.

Kita tentu dapat membayangkan, bagaimana jika kita tidak memiliki kewarganegaraan, tidak memiliki rumah, dan kita berada di negeri orang tanpa perlindungan yang pasti. Tentunya ini menjadi derita yang aling menyayat hati yang saat ini dirasakan oleh etnis Rohingya. Memang, mereka telah berada di daratan (di berbagai negara), namun perkara nasib hidup, mereka tak gubahnya kapal yang terombang-ambing di lautan, yang belum pasti akan kemana arahnya. Titik tolak dari pembahasan saya jika mengambil sudut pandang antropologis, bahwa etnis Rohingya adalah manusia yang berhak mendapatkan kehidupan yang layak, dan tidak semestinya mereka terlunta-lunta di berbagai negara. Poin pentingnya adalah menyelamatkan kehidupan etnis Rohingya dari ketidakpastian dan penderitaan mereka di berbagai negara diaspora mereka. Bukan memikirkan bagaimana langkah politis yang dapat memperepat mereka kembali ke Myanmar, agar tidak mengganggu stabilitas keamanan di Asia Tenggara.

Mendengarkan suara Rohingya memang tidak penting bagi aspek politik, namun dari sisi kemanusiaaan, hal ini menjadi penting, oleh karena kita belum pernah menempatkan kepentingan mereka sebagai tujuan utama penyelamatan etnis ini. Apakah mereka menginginkan untuk tetap tinggal di negara diaspora? Apakah mereka menginginkan status yang setara dengan warga negara di negara diaspora mereka? Hal ini belum menjadi perhatian bagi Organisasi Internasional, seperti UNHCR, yang malah terlihat sibuk dengan urusan politik, yakni mempercepat proses demokrasi di Myanmar.  Pada poin ini tergambar bahwa etnis ini belum mendapatkan advokasi yang memihak mereka. Semua hanya berkepentingan politis, hanya menginginkan Rohingya cepat kembali ke Myanmar, agar stabilitas Asia tenggara kembali terjaga.

Peran antropologi sendiri juga dirasa akan menjadi penting ketika harus menjembatani etnis Rohingya dengan negara asal mereka, Myanmar. Tentuya misi kemanusiaan yang diemban oleh para antropolog diharapkan dapat memberikan sebuah penyelesaian damai melalui medias-mediasi yang bersifat non politis. Untuk hal ini, saya secara pribadi mengharapkan adanya peran antropolog dari asia tenggara dalam menyelesaikan permasalahan yang dapat dikatakan menjadi permasalahan regional Asia Tenggara. Diharapkan peran antropolog dapat mengadvokasikan kepentingan etnis Rohingya yang selama ini termarjinalkan oleh negara asalnya dan juga negara diasporanya. Kehadiran antropolog akan memungkinkan pemecahanan permasalahan di Myanmar (untuk etnis Rohingya) berjalan dengan baik tanpa embel-embel kepentingan politis, seperti pada penyelesaian kasus yang ditangani Organisasi Internasional, dan negara-negara di dunia.

Jurnal etnografi ini berusaha menggambarkan bagaimana etnis Rohingya mengalami penindasan, intidimasi, bahkan genosida di Myanmar dan juga menggambarkan bagaimana terombang-ambingnya mereka di berbagai negara diasporanya. Jurnal ini akan menjadi penting ketika seseorang yang ingin mendapatkan pengetahuan mengenai etnis Rohingya, dan akan berkesinambungan nantinya kepada kajian-kajian lebih mendalam mengenai etnis yang tertindas ini, agar dapat tercpitanya penyelesaian bagi permasalahan mereka saat ini, dan pasca damai akan menjaga mereka dari terulangnya penderitaan mereka saat ini. Antropologi tentuya membahas sisi humanistic dari sebuah permasalahan yang terjadi pada Etnis ini, dan ini dapat dijadikan sebuah referensi bagi semua ilmu pengetahuan sosial politik untuk memberikan jalan keluar bagi permasalahan yang dikatakan permasalahan regional Asia Tenggara.

Jurnal ini pada akhirnya mengambil bagian dengan sebuah kesimpulan bahwa permasalahan etnis Rohingya yang pada awalnya adalah permasalahan domestik Myanmar, menjadi permasalahan regional, bahkan internasional ketika etnis ini tak kunjung mendapatkan haknya untuk kembali ke negara asalnya (Pramono, 2011). Jika selama ini, semua orang hanya berfokus pada penyelesaian secara politis, maka saya sekiranya berpendapat bahwa kita selama ini belum mendengarkan pendapat mereka, baru langkah-langkah politis yang diambil bagi kehidupan mereka ke depannya. Menurut saya, penting bagi negara diaspora untuk mempersilahkan mereka masuk ke kehidupan negaranya dan mengizinkan etnis Rohingya untuk mendapatkan kehidupan yang setara dengan warga negaranya, setidaknya sampai mereka mendapatkan kepastian, agar mereka dapat merasakan kehidupan yang layak sebagai seorang manusia yang bermartabat. Jika kita melihat etnis Rohingya sebagai manusia, bukan komoditas kepentingan politik, tentunya diskriminasi tidak akan pernah mereka alami di berbagai negara diaspora. Kesimpulan ini menjadi saran bagi penyelesaian permasalahan etnis Rohingya, mengambil sudut pandang kemanusiaan, melihat etnis Rohingya dari sudut pandang antropologi.


[1] Yegar, Moshe. The Muslim of Burma: A Minority Group. Verlag Otto Harassowitz. Wiesbeden: 1972

[2] Pe Maung Tin and G.H Luce.  The Glass Palace Chronicle of The King Burma. Rangoon University Press. Burma: 1960

[3] Burma Citizen Law, 1862 (diakses pada 2 Januari 2012), bersumber dari:

http://www.baliprocess.net/files/Myanmar/Myanmar%20citizenship%20law%201982-eng.pdf

 

[4] Derita Muslim Rohingya di Pengungsian, (diakses pada 2 Januari 2012), diperoleh dari:

http://penerang.com/2010/11/01/derita-muslim-rohingya-di-pengungsian/

 

[5] Fact About The Rohingya Muslims Of Arakan., (diakses pada 2 Januari 2012), diperoleh dari:

http://www.rohingya.org/portal/index.php/learn-about-rohingya.pdf

Referensi

Anderson, Benedict. 2002. Imagined Communities, Reflection on The Origin and Spread Nationalism. (Resived and Extended edition). Manila: Verso.

Groby, Steven. 2009. Natonalism (Sejarah Nasionalisme: Terjemahan oleh Teguh Wahyu). Jakarta: Pustaka Pelajar.

Peleg, Ilan. 2007. Democratizing the Hegemonic State: Political Transformation in the Age of Identity. Cambridge: Cambridge University Press.

Pramono, Aris. 2010. Peran UNHCR dalam mekanisme penyelesaian masalah bagi pengungsi Rohingya. Tesis S2 FISIP UI 2010. Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

Pe Maung Tin and G.H Luce. 1960. The Glass Palace Chronicle of The King Burma. Burma: Rangoon University Press.

Suhaedi, Ahmad. 2010. Islam, identitas, dan Minoritas di Asia Tenggara. Jakarta: LIPI.

Yegar, Moshe. 1972. The Muslim of Burma: A Minority Group (Southeast Asia Area Stuides). Wiesbeden: Otto Harassowitz.

Jurnal dari internet:

http://www.rohingya.org/. genocidal operations against rohingyas.pdf. Senin, 02 Januari 2012, 14:29:34 WIB.

http://www.rohingya.org/ facts about the Rohingya muslims of arakan.pdf. Senin, ‎02 Januari ‎2012, ‏‎13:54:14 WIB.

http://www.rohingya.org/. rohingya boat people in Thailand need help and protection.pdf  Senin, ‎02 Januari ‎2012, ‏‎14:03:28 WIB.

http://www.penerang.com/. Derita Muslim Rohingya di Pengungsian. Senin, 02 Januari, 14:37:10 WIB

http://www.baliprocess.net/.  Myanmar citizenship.pdf. Senin, 02 Januari, 14:46:37 WIB.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s