Galeri

Ekonomi Kerakyatan Sebagai Karakter Pembangunan Nasional

 (Revitalisasi sistem koperasi dalam pengentasan kemiskinan dan kelaparan)

Mohamad Wiledan Akbar

Antropologi Sosial

Pendahuluan

Kemiskinan, sebuah fenomena sosial yang tak dapat kita pungkiri nyata terlihat di negara Indonesia. Kemiskinan selalu berjalan bersamaan dengan kelaparan, karena dua hal tersebut adalah dua hal yang memiliki keterkaitan. Konsep kemiskinan mempunyai pengertian yang luas dan beragam. Parsudi Suparlan (1982: 290-293) berpikiran bahwa kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu standard tingkat hidup yang rendah yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standard kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Lebih lanjut Suparlan mengatakan, standar kehidupan yang rendah tersebut nampak langsung pengaruhnya terhadap aspek sosial seperti tingkat pendidikan, kesehatan, kehidupan moral dan harga diri mereka yang tergolong sebagai orang miskin. Lebih lanjut Suparlan mengatakan, standard kehidupan yang rendah tersebut nampak langsung pengaruhnya terhadap aspek sosial seperti tingkat pendidikan, kesehatan, kehidupan moral dan harga diri mereka yang tergolong sebagai orang miskin.

Sedangkan kelaparan sendiri didefinisikan oleh FAO sebagai ketidakmampuan memenuhi kebutuhan energi (secara rata-rata sepanjang tahun) untuk hidup sehat, produktif, dan mempertahankan berat badan sehat. Definisi kelaparan berdasarkan BBKP DEPTAN (Balai Besar Karantina Pertanian Departemen Pertanian), adalah ketidakmampuan seseorang memenuhi kebutuhan pangan minimal untuk hidup sehat, cerdas, dan produktif, selama dua bulan berturut-turut oleh karena masalah daya beli dan/atau ketersediaan panganserta nilai-nilai masyarakat. FAO menegaskan kelaparan bukan disebabkan kekurangan pangan. Sebab terpentingnya yaitu kemiskinan. Kelaparan terjadi karena penduduk miskin tak punya akses atas tanah atau infrastruktur pertanian yang kuat untuk mendukung kontinuitas panen, beternak, atau bekerja dengan tetap yang membuat mereka punya akses terhadap pangan. Berdasarkan hasil penelitian Tanziha (2005), pada aras mikro hasil penelitian menunjukkan bahwa determinan utama kelaparan adalah kemiskinan, dan determinan lingkungannya adalah rendahnya kepedulian dari masyarakat setempat, serta sangat kurangnya atau bahkan tidak ada kelembagaan ketahanan pangan ditingkat masyarakat.

Dari kedua definisi mengenai kemiskinan dan kelaparan, kita melihat bahwa ada kesinambungan dari kemiskinan yang kemudian mewujudkan suatu gejala sosial-ekonomi-kesehatan, yakni kelaparan. Kemiskinan menciptakan kelaparan dalam skala besar. Kemiskinan sendiri menjadi indikator, bagaimana sistem perekonomian yang diterapkan oleh suatu negara tidak berjalan dengan baik, bahkan terindikasikan gagal.  Sistem ekonomi disuatu negara sangat menentukan bagaimana sendi-sendi kehidupan di negara tersebut berjalan, sehingga perlu untuk menilik kembali bagaimana sistem perekonomian menyebabkan kemiskinan yang berujung pada kelaparan.

 Dualisme Ekonomi: Involusi Perekonomian Indonesia?

Indonesia sejak zaman kemerdekaan hingga saat ini masih mengalami kegamangan dalam menjalani sistem perekonomian. Dualisme ekonomi menjadi suatu gejala yang tak terhindarkan dan belum terpecahkan hingga era pasca-reformasi saat ini. Dualisme ekonomi digambarkan oleh Dr. J.H. Boeke (1953), sebagai keadaan struktur ekonomi yang secara intrinsik tidak seimbang, dimana sistem perekonomian Timur pada masyarakat Indonesia saat itu bertabrakan dengan sistem perekonomian Barat (kapitalisme) yang terapkan oleh pemerintahan kolonial Belanda pada saat itu. Upaya pemerintah kolonial untuk meraih pasar internasional yaitu mempertahankan pribumi tetap pribumi, dan terus mendorong mereka untuk berproduksi bagi memenuhi kebutuhan pasar dunia. Keadaan, dimana masyarakat harus menjalani sistem kapitalisme yang dipaksakan Belanda, sementara mereka masih menjalankan sistem perekonomian tradisionalnya, kemudian menciptakan struktur masyarakat dualistis, yaitu suatu masyarakat dimana terdapat adanya pertarungan antara sistem sosial yang datang dari luar dan sistem sosial yang asli.

Menyangkut hal ini, Clifford Geertz (1983) menyatakan bahwa keadaan sosio-ekonomi di Indonesia harus dilihat dari dua perspektif berbeda, yaitu masyarakat dengan ekonomi tradisional dan masyarakat dengan ekonomi berbentuk perusahaan. Usaha ekonomi tradisional (mikro) biasanya dijalankan dengan menuntut kemandirian pelakunya sebagai faktor penentu kemajuan usaha. Selain itu, usaha tingkat mikro biasanya juga melahirkan kesetiaan pada para penganutnya. Misalnya para penjual jamu, pedagang kaki lima, pemilik warteg, para pengrajin, yang tetap bertahan pada skala usaha kecil dari remaja sampai tua.

Bisnis yang berskala perusahaan / tingkat makro biasanya bermodalkan berbagai instrumen teknologi digital, keterampilan manusia unggul, ongkos sosial yang tidak kecil, dan biaya lingkungan yang mahal. Etos kerja bisnis skala besar ini pun tentu berbeda dengan skala bisnis mikro, kecil / maupun menengah. Ekonomi modern kadang diidentikkan dengan proses industrialisasi dan juga westernisasi, maka untuk itu kita tidak dapat mengatakan bahwa kita hanya bersedia menerima mesin serta teknologi dunia modern dengan menolak begitu saja penjelmaan-penjelmaan lain dari kebudayaannya. Untuk menguasai mesin dan teknologi kita perlu mengerti lebih dahulu, yaitu menyelami dan mengerti kebudayaan dan jiwa (barat) yang menciptakannya.

Jadi, ada dualisme ekonomi yang berjalan dengan dinamika masing-masing yakni modern dan tradisional. Sudah tentu dalam dualisme itu, sektor modern lebih canggih dan cepat bergerak ketimbang sektor tradisional yang statis dan marginal. Keadaan dimana ekonomi tradisional harus terus hidup terseok-seok diantara menjamurnya ekonomi pasar, kemudian menciptakan sebuah involusi perekonomian (memnijam istilah Geertz) yang membuat perekonomian masyarakat tradisional berjalan ditempat. Involusi (perkembangan kedalam) ini kemudian menghasilkan sebuah shared poverty, dimana kemiskinan menjadi kepemilikan bersama oleh masyarakat dengan sistem perekonomian tradisional. Pada saat ini kita melihat bagaimana masyrakat kelas bawah dengan UKM, tengah mengalami apa yang disebut dengan shared poverty, dimana kemiskinan menjadi identitas yang dimilki bersama oleh karena ketidakberdayaan mereka menghadapi sistem perekonomian pasar (Kapitalisme).

Ekonomi Kerakyatan: Karakter Perekonomian Khas Indonesia

Dualisme tersebut juga menjadi kegelisahan Mohammad Hatta hingga mengingatkan bagaimana caranya agar kita tidak tergelincir pada pilihan politik perekonomian yang keliru yaitu yang membunuh akar kolektivisme itu perlahan-lahan dan membuka peluang seluas-luasnya kepada kapitalisme yang seperti dikatakan Boeke: kapitalisme yang berusia penuh ini masuk ke Indonesia sebagai perampas dan menaklukkannya dalam beberapa puluh tahun saja. Dengan memakai analisis Boeke, Mohammad Hatta ingin mengatakan bahwa politik ekonomi kolonial telah membuka pintu selebar-lebarnya untuk kapitalisme yang keras hati dan merusak infrastruktur sosial tradisional yang ada tanpa dapat menggantinya.  Sebagai penerus tradisi pemikiran pendahulunya, Mohammad Hatta menjawab dengan sistem koperasi. Sistem ini dipilih karena ia mampu menampung nilai-nilai tradisional serta menjawab kebutuhan-kebutuhan personal dan komunal. Bagi Boeke, sistem bisnis koperasi lebih cocok bagi kaum pribumi daripada bentuk badan-badan usaha kapitalis. Perkataan Boeke kemudian direalialisasikan Mohammad Hatta dalam wujud ekonomi Pancasila yang tertuang kedalam sistem ekonomi koperasi.

Ekonomi Pancasila sendiri merupakan sistem ekonomi yang didasarkan pada falsafah kehdiupan Bangsa Indonesia, yakni gotong royong dan saling menolong. Sosialisme Pancasila merupakan ideologi dasar dari sistem perekonomian ini, dimana keadilan sosial didapatkan dari nilai-nilai luhur kehidupan sosial-budaya Bangsa Indonesia serta etika moral yang berasal dari kehidupan religius Bangsa Indonesia. Prof. Sri Edi Swasono (1988) mengatakan bahwa Sosialisme Pancasila berbeda dengan Sosialisme Marxisme, dimana pada sosialisme pancasila keadila sosial dilakukan oleh sebab dorongan nurani Bangsa Indonesia yang menjunjung asas keadilan sosial, bukan karena asas dialektika materialisme pada Sosialisme Marxisme. Ekonomi Pancasila yang digagas oleh mertua beliau sangat menggambarkan realita kehidupan masyarakat Indonesia pada awal kemerdekaan, dimana asa gotong royong dan tolong menolong adalah karakter utama pada kehidupan sosial-budaya Bangsa Indonesia.

Koperasi sebagai suatu sistem ekonomi, mempunyai kedudukan (politik) yang cukup kuat karena memiliki dasar konstitusional, yaitu berpegang pada Pasal 33 UUD 1945, khususnya Ayat 1 yang menyebutkan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Dalam Penjelasan UUD 1945 itu dikatakan bahwa bangun usaha yang paling cocok dengan asas kekeluargaan itu adalah Koperasi. Tafsiran itu sering pula dikemukakan oleh Mohammad Hatta, yang sering disebut sebagai perumus pasal tersebut. Pada Penjelasan konstitusi tersebut juga dikatakan, bahwa sistem ekonomi Indonesia didasarkan pada asas Demokrasi Ekonomi, di mana produksi dilakukan oleh semua dan untuk semua yang wujudnya dapat ditafsirkan sebagai Koperasi. Dalam wacana sistem ekonomi dunia, Koperasi disebut juga sebagai the third way, atau “jalan ketiga”, istilah yang akhir-akhir ini dipopulerkan oleh sosiolog Inggris, Anthony Giddens, yaitu sebagai “jalan tengah” antara kapitalisme dan sosialisme.

Koperasi bukanlah sebuah lembaga yang antipasar atau nonpasar dalam masyarakat tradisional. Koperasi, baginya adalah sebuah lembaga self-help lapisan masyarakat yang lemah atau rakyat kecil untuk bisa mengendalikan pasar. Karena itu Koperasi harus bisa bekerja dalam sistem pasar, dengan cara menerapkan prinsip efisiensi. Koperasi juga bukan sebuah komunitas tertutup, tetapi terbuka, dengan melayani non-anggota, walaupun dengan maksud untuk menarik mereka menjadi anggota Koperasi, setelah merasakan manfaat berhubungan dengan Koperasi. Dengan cara itulah sistem Koperasi akan mentransformasikan sistem ekonomi kapitalis yang tidak ramah terhadap pelaku ekonomi kecil melalui persaingan bebas (kompetisi), menjadi sistem yang lebih bersandar kepada kerja sama atau Koperasi, tanpa menghancurkan pasar yang kompetitif itu sendiri. Dewasa ini, di dunia ada dua macam model Koperasi. Pertama, adalah Koperasi yang dibina oleh pemerintah dalam kerangka sistem sosialis. Kedua, adalah Koperasi yang dibiarkan berkembang di pasar oleh masyarakat sendiri, tanpa bantuan pemerintah. Jika badan usaha milik negara merupakan usaha skala besar, maka Koperasi mewadahi usaha-usaha kecil, walaupun jika telah bergabung dalam Koperasi menjadi badan usaha skala besar juga.

Hatta juga menganjurkan pengorganisasian industri kecil dan Koperasi produksi, guna memenuhi kebutuhan bahan baku dan pemasaran hasil.Menurut Bung Hatta, tujuan Koperasi bukanlah mencari laba yang sebesar-besarnya, melainkan melayani kebutuhan bersama dan wadah partisipasi pelaku ekonomi skala kecil. Tapi, ini tidak berarti, bahwa Koperasi itu identik dengan usaha skala kecil. Koperasi bisa pula membangun usaha skala besar berdasarkan modal yang bisa dikumpulkan dari anggotanya, baik anggota Koperasi primer maupun anggota Koperasi sekunder. Contohnya adalah industri tekstil yang dibangun oleh GKBI (Gabungan Koperasi Batik Indonesia) dan berbagai Koperasi batik primer. Karena kedudukannya yang cukup kuat dalam konstitusi, maka tidak sebuah pemerintahpun berani meninggalkan kebijakan dan program pembinaan Koperasi. Semua partai politik, dari dulu hingga kini, dari Masyumi hingga PKI, mencantumkan Koperasi sebagai program utama. Hanya saja kantor menteri negara dan departemen Koperasi baru lahir di masa Orde Baru pada akhir dasarwarsa 1970-an. Karena itu, gagasan sekarang untuk menghapuskan departemen Koperasi dan pembinaan usaha kecil dan menengah, bukan hal yang mengejutkan, karena sebelum Orde Baru tidak dikenal kantor menteri negara atau departemen Koperasi. Bahkan, kabinet-kabinet yang dipimpin oleh Bung Hatta sendiri pun tidak ada departemen atau menteri negara yang khusus membina Koperasi.

Penutup

            Dalam paragraf terakhir ini saya selaku penulis menyimpulkan bahwa gagasan pendiri Negara Indonesia, yakni Mohammad Hatta, mengenai ekonomi koperasi merupakan gagasan yang paling ideal dalam sistem perekonomian Indonesia. Koperasi yang merupakan adaptasi dari sistem perekonomian tradisional yang bersifat subsisten dapat menjawab kegamangan perihal sistem perokonomian yang paling tepat diaplikasikan di Indonesia. Koperasi yang digagas oleh Hatta juga memberikan jawaban-jawaban perihal pengentasan kemiskinan dan kelaparan dengan jalan gotong-royong serta kehidupan ekonomi komunal. Karena berdasarkan pemaparan Boeke pada pembahasan sebelumnya, Masyarakat Indonesia memang terbiasa dengan kehidupan ekonomi komunal, dimana sifat subsisten dan gotong-royong terwujud dalam pranata-pranata sosial mereka. Sehingga tidak dapat diragukan lagi, bahwa konsep koperasi dapat menjadi jalan bagi pengentasan kemiskinan dan kelaparan dengan mewujudkan cita-cita Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Permasalahan yang timbul kemudian adalah, bagaimana merevitalisasi kembali koperasi yang selama ini mati suri, dan tergerus oleh ekonomi pasar (Kapitalisme), seperti misalnya, waralaba franchcisee yang telah menjamur dan meguasai perekonomian di Indonesia. Hal ini menjadi satu ultimatum bagi para pemimpin negara kita untuk dapat tegas menghalau berbagai bentuk kapitalisme dengan kembali menghidupkan kembali sistem ekonomi koperasi di Indonesia. Kementrian Koperasi dan UKM jangan hanya sebuah simbol dari peninggalan pemikiran Hatta dimasa silam, namun harus menjadi kementrian yang dapat bekerjasama dan menunjang kementrian perekonomian dalam rangka membangun kembali karakter perekonomian Indoensia menuju Milenium Development Goal Programsyang dicanangkan PBB, yang salah satu butirnya adalah pengentasan kemiskinan dan kelaparan, dengan berlandaskan ekonomi kerakyatan.

Butuh keseriusan dari Kementrian Bidang Koordinator Perekonomian dan peran serta dari Kementrian Koperasi dan UKM untuk membangun sistem ekonomi koperasi dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang sebagai program kerja utama dalam menyukseskan program MDGs yang telah ditandatangani oleh pemerintah. Pengentasan kemiskinan dan kelaparan dapat dengan segera terealisasi apabila seluruh unsur pemerintah mau bekerja dengan serius dan efisien guna mengaktifkan kembali sistem perekonomian kerakyatan yang sebelumnya telah diatur dan dirancang sedemikian baiknya oleh Mohammad Hatta sebagai karakter perekonomian Negara Indonesia.

Referensi

Boeke, H. J. (1953). Economics and Economic Policy of Dual Societies. New York: Institute of Pacific Relations.

Geertz, Clifford. (1983).  Involusi Pertanian Penerjemah : S. Soepomo Pengantar : Sajogjo. Jakarta : Bhratara

Suparlan, Pasurdi. (1993). Kemiskinan Di Perkotaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Swasono, Sri Edi. (1988). Wawasan Ekonomi Pancasila. Jakarta: UI Press.

Analisis Strategi Food Coping Keluarga Dan Penetuan Indikator Kelaparan. http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/41135/Bab%202%20%202008emu.pdf?sequence=4  (diakses pada 21 April 2012 pukul 20:00:18 WIB)

.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s